Sekretaris Daerah PPU, H Tohar

BARUSJAM.NetSemua badan publik wajib membuka akses ke informasi publik yang terkait dengan badan publik kepada masyarakat luas.

Berdasarkan UU No. 14/2008 tentang Publisitas Informasi Publik, salah satu alat utama sektor publik untuk mencapai kontrol atas negara publik adalah hak publik untuk mendapatkan informasi sesuai dengan peraturan hukum. Saya menekankan.

Ini adalah keluhan reporter terkait dengan kehadiran perwakilan Organisasi Peralatan Regional (OPD) yang mungkin sulit untuk meminta dan mengkonfirmasi wawancara.

Sebagai tanggapan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Passer Jam Jamer (PPU) Utara H Toher dapat memberikan informasi kepada publik atau siapa pun, oleh staf Esellon II atau kepala OPD dalam pemerintahan PPU. Diminta.

"Secara khusus, pegawai negeri sipil yang eksekutif teknologinya adalah kepala unit kerja di bidangnya dapat memberikan penjelasan kepada siapa saja yang ingin mendapatkan informasi," pintanya Senin (22/6/2020).

Kru media, khususnya, akan memiliki akses ke lalu lintas informasi yang terkait dengan kinerja pemerintah, tergantung pada cakupan area yang dicakup oleh masing-masing lembaga.

"Ini hal yang paling menarik untuk dilakukan dalam laporan lalu lintas tentang kinerja sektor publik," katanya.

Ketika ditanya oleh media, sekretaris PPU terkesan oleh kru media untuk mengejar, sehubungan dengan persepsi pihak berwenang, mengapa beberapa OPD sulit bagi kru media untuk mengidentifikasi dan mewawancarai. Melaksanakan pekerjaan teknis yang menyatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami ruang lingkup dan kewenangannya sebagai satu unit.

"Untuk menjadi lembaga publik, kita harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat memberikan nuansa keterbukaan institusi publik," kata Tohar saat diwawancarai di kamarnya.

Dia mengatakan ini juga disebutkan dalam undang-undang dan peraturan tentang keterbukaan lembaga publik mengenai laporan atau informasi yang harus mencapai ketertiban umum.

Di sisi lain, mengenai keterbukaan informasi publik yang dikomunikasikan secara luas, hanya organisasi publik yang bertugas mengatur, dan ada juga informasi yang diungkapkan hanya kepada organisasi internal.

"Menjawab semua itu secara tepat adalah kunci untuk menguasai tugas dan fungsi utama dan otoritas sebuah lembaga publik," ia menyimpulkan (shahidr5).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here